Republik Indonesia. Permenhub No. PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO. K/70/MEM/2003 sebagai telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 4. a. Proses identifikasi tersebut dilakukan melalui pengecekan terhadap serangkaian nomor NIP PNS, yang masing. JAJANG. Dirubah dengan: KM 30 TAHUN 2020. TAX TREATY. 33. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/06/M/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Sistem Keuangan Negara di lingkungan Dephan dan TNI;. Nomor 74 Tahun 2000 (202) Tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara. Terhadap unit pelayanan yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dimungkinkan untuk: a. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan 7. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42/KEP/M. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan PenganggaranLampiran F : KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP LampiranG :DAFTAR CONTOH (4) MARKAS BESAR KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Nomor Kep/748/IX/2014. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M. Memperhatikan : M E N G A D I L IDALAM POKOK SENGKETA :- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;----- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: Kep/281/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;----- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: Kep/281/VI. 2019. Pol. Fisioterapis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,BEI nomor Peraturan III-H kep-00075/BEI/09-2016 tentang Perubahan Peraturan Nomor III-H Tentang Pelelangan Dan Pembelian Kembali Saham Bursa, yang mulai berlaku tanggal 16 September 2016, tidak menggantungkan pada payung hukum Vendu Reglement. 275-BPBD/2020 Perpanjangan Pemberlakuan tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional Sesuai Dengan Level Kewaspadaan di. 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja dengan mengisi formulir sesuai contohNomor PHN-06. Pengajuan izin ASK dan KESP membutuhkan waktu selama kurang lebih 30 hari kerja. Metode Transek Garis dan Petak Contoh (Transect Line Plot) adalah metode pencuplikan contoh populasi suatu ekosistem dengan pendekatan petak contoh yang. MDN. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah DIY; 6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4818/PB/2017 tentang Perubahan Jam Layanan Perubahan User SPAN selama bulan. Pelaksanaan Lelang Saham PT. 13 April 2021: Kementerian Perindustrian: 22. NOMOR 190/KMK. 1 Umum. NOMOR : KEP-02/BAPEDAL/09/1995 DOKUMEN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 1. - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-135/A/JA/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Format / Bentuk, Kode, dan Cara Pengisian Administrasi Intelijen Kejaksaan . PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya; 6. Cirebon, meliputi. Untuk mengunduh Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor KEP. Dasar : Keputusan Bersama Nomor 01/SKB/M/2000 dan Nomor 157-A Tahun 2000, Tanggal 1 Nopember 2000. /1995 TENTANG DOKUMEN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) SEBAGAI. 01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 374); 6. IAI/1418/II/2015 Tentang PETUNJUK TEKNIS RESERTIFIKASI PROFESI APOTEKER DENGAN METODA SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) TAHUN 2015. Microsoft Word - Kepmen No. kementerian pertahanan republik indonesia ditetapkan di jakarta pada tanggal 6 mei 2020 keputusan menteri pertahanan nomor : kep/487/m/v/2020 tentangContoh: pada halaman dua 2 LAMPIRAN A KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ /IX/2016 TANGGAL: SEPTEMBER 2016. IURAN ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 371/Kep/M. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/922/IV/2013 tanggal 3. 187/MEN/X/2004 Tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja menyatakan bahwa iuran keanggotaan dapat dibayar dengan pengurangan dari gaji bulanan, kecuali jika ada metode pembayaran alternatif yang disediakan oleh serikat pekerja. pdf. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja; 6. contoh yang mempunyai ukuran, jenis, cara dan waktu proses dalam kondisi yang sama. Barang contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kendaraan bermotor termasuk alat berat dalam jenis dan/atau kondisi apapun. NOMOR: PER/ 07 /M. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Peraturan Panglima TNI Nomor 37 Tahun. Terakhir Bapak Dedi Hermawan, seorang mitra Gocar Bandung merasa dirugikan karena gopay di aplikasi-nya dipotong sebanyak RP. a. 275-BPBD/2020 Perpanjangan Pemberlakuan tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional Sesuai Dengan Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi 4. Aditya Aruna Atmaja KEP-407/BL/WPPE/2011 15 Juli 2011 2 A. Adapun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 26/PJ. Umum 3 2. mengisi formulir permohonan; dan b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 Undang-undang. 1010. Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 20/KEP/2020 TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK. TENTANG. BPR Bank Klaten tahunUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 20. prosedur yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. nomor surat Contoh 2 : Surat berasal dari : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ditujukan kepada : Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah. 102 /MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 10. PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatandan Angka Kreditnya; 6. Meralat lampiran II halaman 6 kolom (5) angka IV. Contoh Pengumuman 2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, perlu menetapkan. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/518/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Stratifikasi Petunjuk di Lingkungan TNI. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:Kep/1974/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Program Pendidikan Polri T. Di kabupaten demak, pembentukan forum pengurangan risiko bencana (forum prb) merupakan salah satu sarana pemerintah daerah dalam . Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2022. I. 00Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998; q. Kep. 4. a. 23 Juli 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah 10. Kepmen Nakertrans nomor: KEP. Polri Rekrut Sarjana Ikuti Sekolah Inspektur, Ini Syaratnya. bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional,. 100/PPTK/IV/2009 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, Pemberi Kerja, Bursa Kerja Khusus, dan Penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair)Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-057/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTIK ATAU KERJA APOTEKER 1. 21. 00 mewakili jam 06. PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya; b. Penggerak; Surat Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279); 3. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Para Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PUPR; 4. 17/E/2018 Tahun Kode Pokok Masalah Kode Lembaga Kode Eselon Kode khusus Kode Kepengurusan Nomor Surat Contoh 2 2. : Kep. 4. Namun, sejalan denganPerbendaharaan Nomor KEP-617/PB/2017 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-658/PB/2017; b. 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M. NOMOR : KEP/620/V/2020 TANGGAL: 27 MEI 2020 RENCANA STRATEGIS STAF SUMBER DAYA MANUSIA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-20241 BAB I PENDAHULUAN 1. Perka BKN No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Mencabut : Permenhub No. Nomor: KEP. Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2015/PTUN-JKT. 00 – 09. 4. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 6. tata cara pengetikan naskah dinas 1. d. Permohonan rekomendasi ijin praktik atau kerja Apoteker disampaikan oleh Apoteker pemohon ke Pengurus Cabang setempat sesuai lokasi praktik/kerja melalui aplikasi online di web iaijatim. NO NAMA NOMOR SK TANGGAL SK. 07 TAHUN 2012 TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2012 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA CONTOH - CONTOH FORMAT -2- Conth A. Keputusan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Nomor: Kep/620/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Rencana Strategis StafJika dipandang perlu, lampiran dapat diikuti dengan sublampiran. Izin ASK dan KESP adalah izin khusus untuk mitra pengemudi Ojek Online. Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 7. A/12/2005 tanggal 6 Desember 2005). Persyaratan Peserta. 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; - 4 - h. Latar Belakang Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar dan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya. Peraturan Nomor VIII. Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di Indonesia; Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 060/Kep. Kapolresta Pekanbaru Selaku Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik ProfesiPolri menerbitkan Surat Keputusan Nomor :Kep/03/VIV2016,tangggal 27 juli2016 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri dan Daftar namaSusunan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa pelanggaran Perkap14 tahun 2011 tentang Kode Etik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1065/M/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pertahanan Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEPJabatan Fungsional Teknik Pengairan. PUBLICATION. 01/2015 tentang Laporan Kegiatan. 19. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya : Rp. NRKB pilihan dapat diterbitkan dengan tambahan persyaratan: a. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode, dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri Pegawai negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil. 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara. Nomor : Kep. 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. Kan Kemenag Kab. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Tahun Anggaran 2018, Pokja bekerja selama 9 (Sembilan) bulan. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian. Membentuk dan mengangkat Pengurus Gugus Sekolah ”Dewi Sartika” di lingkungan Kecamatan Juwana. Contoh adalah sejumlah unit contoh yang digunakan untukSALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 754/Pl2O2O TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2O2O No. Formulir PIB berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan ruang dan kolom sesuai contoh. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. 01/06/2001 : A. Data, dan Integrasi Data) Nomor Dokumen : 557/11998 2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara -3- jdih. Lampiran G: DAFTAR CONTOH. TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN BAB I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran. Tahun 2019 Nomor 1751) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. Contoh no resi JNE seperti: 120040042107018, 021020074257518, 540790012222418, PLMAA16157522118. PERMENPAN & RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Publik. 2. Lampiran II Contoh PB221 10 Harian Lampiran III Contoh Format PB221 Bulanan. jumlah dan berat kemasan atau jumlah barang dalam hal barang curah; n. 31-Pemotda/2023 Tentang PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT ATAS NAMA H. Menimbang Mengingat :a. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 66/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil. Metode€penentuan€tempat€pengambilan€contoh€uji€titik. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanNOMOR SE-50/PJ/2020 TENTANG. , Ns atau. KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PERWIRA. kep. Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 Sur-at Keputusan Kepala Bappeda DIY Nomor 050/01551 tentang PenetapanBerikut ini adalah pengertian K3, tujuan K3, contoh rambu-rambu dan peraturan tentang K3 seperti dari Undang-undang, peraturan pemerintah. Memberi kejelasan, kepastian dan acuan bagi Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam melaksanakan Konferensi Daerah dan. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentauan Pokok. Barang contoh wajib disimpan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. 02. PAN/3/2006. Memperhatikan : 1. MEMUTUSKAN: Menetapkan : 1. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 360/Kep. Peraturan Panglima TNI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum TNI; 5. Asrama No. doc. - 9 - 20. (2) Teknik dan metodologi pengelolaan dan pemantauan yang digunakan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan. 06/VI/97 tanggal 13 Juni 1997 dalam pasal 1 point 4. Lalu pada tahun 2012 disusun Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian. Welmina Situmorang, seorang guru SMK Negeri di Medan memiliki PAK terakhir. SOLUTIONS. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK. 01/2004 PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 4. Sementara untuk penilaian Tes Kesamaptaan Jasmani berpedoman pada Keputusan Kapolri Nomor: Kep/399N/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Ujian Kemampuan Jasmani, Renang, dan Pemeriksaan Anthropometri. menteri perencanaan pembangunan nasional ri nomor kep 42/m. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 / 2007 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 5 Kepmen Nomor KM 082/PW/PW. NOMOR : KM. :Kep/37/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang pokok-pokok Penyusunan Buku Pedoman di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 7. BPKP Nomor: S-711/k/jf/2019 tanggal 8 AgustusKeputusan Kasad Nomor Kep/107/lV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Norma penilaian tes kesamaptaan jasmani dalam rangka seleksi pendidikan Sesko TNI,. Contoh Agenda Kegiatan 1. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-255/MEN/2003 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ketenagakerjaan saat ini, sehingga perlu disempurnakan; c. Berdasarkan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai waktu kerja lembur dan. 3/ &. SKKNI Pengelasan: Pengelasan: Nomor 27 Tahun 2021 dan Nomor 98 Tahun 2018 Tgl. 01/SD/K/2023.